JPPI Soroti Lemahnya Pendidikan, Anggaran Pendidikan Terpotong MBG

Refleksi Akhir Tahun: Rapor Pendidikan 2025 Koalisi Masyarakat Sipil JPPI di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dalam setahun terakhir belum menunjukkan capaian yang signifikan. 

Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dalam Refleksi Akhir Tahun: Rapor Pendidikan 2025 Koalisi Masyarakat Sipil JPPI di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Ubaid menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan SDM. Namun, komitmen anggaran pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan visi tersebut. 

“Kalau bicara membangun SDM, jalannya pasti lewat pendidikan. Tetapi dana pendidikan justru bocor ke mana-mana. Antara visi pembangunan SDM dan keberpihakan APBN serta APBD untuk sektor pendidikan tidak nyambung,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai menggerus porsi pendidikan. Menurut Ubaid, anggaran pendidikan yang seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas SDM justru terpotong untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ubaid menilai pemerintah seharusnya berpegang pada amanat konstitusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan, bukan menghadirkan program-program yang dinilai tidak sejalan dengan mandat undang-undang.

“Tugas pemerintah dan presiden itu melaksanakan amanah UUD 1945. Tidak perlu menghadirkan ide-ide yang justru bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pendidikan yang muncul belakangan justru dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. 

“Ketika perintahnya adalah tidak memungut biaya, malah muncul ide sekolah tertentu yang berbiaya mahal. Ini kan jadi masalah,” imbuhnya.

Pendidikan Dinilai Belum Naik Kelas Dalam pemaparannya, Ubaid juga menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia dinilai belum mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. 

Hal itu, menurutnya, tercermin dari capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang masih berada pada kategori merah masih jauh dari standar yang seharusnya dicapai, setidaknya skor 60.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa rendahnya skor TKA bukan sepenuhnya kesalahan guru maupun peserta didik, melainkan cerminan dari kegagalan sistem pendidikan nasional.(nuol|mnm)

 

 

Berbagi :