Sangat sering dan cukup tajam. Itulah kritik berbagai elemen masyarakat terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG). Kritiknya bukan hanya seputar dampak makanannya yang kadang menimbulkan siswa-siswi keracunan, tapi – dan hal yang lebih dahsyat – masalah korupsi dana MBG. Ragam permainannya, antara lain, penyunatan dari pagu riil per baki, mark up harga sejumlah pengadaan unit yang diperlukan dalam kegiatan MBG, SPPG fiktif sampai penjualan surat keterangan layak gizi.
Yang cukup mencengangkan, tingkat korupsinya sekitar Rp 1 miliar/hari. Memang tergolomg kecil jika dilihat dari biaya pelaksanaan MBG yang per harinya mencapai Rp 1,2 triliun (sekitar 1 permil). Yang perlu dilihat bukan prosetasenya, tapi angka yang “diembat” per harinya. Jika dikalkulasi, per bulan mencapai Rp 30 miliar. Atau, sama dengan Rp 360 miliar / tahun. Sementara, MBG telah berjalan sekitar 17 bulan. Berarti, terdapat potensi kerugian negara sekitar Rp 510 miliar. Angka yang tidak kecil.
Sekali lagi, suara yang menentang MBG demikian membahana. Karena banyak miss dari tujuan idealnya. Fakta di lapangan, tingkat korupsinya demikian “edan”. Benar-benar tak kenal sense of crises, padahal keuangan negara dalam kondisi sempoyongan. Tidak hanya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang kian melemah (hampir tembus Rp 18.000/dolar), tapi sedang terjadi krisis likuiditas.
Apakah karena krisis nilai tukar rupiah dan likuiditas sehingga Prabowo mau mendengar gelombang kritik itu, lalu bergerak mencopot Ketua BGN (Dadan Hindayana) dan kedua wakilnya (Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya), bahkan ditindaklanjuti dengan tindakan hukum (ditangkap)? Maybe yes. Tapi, mengapa baru sekarang? Mengapa dilakukan setelah anggaran negara menjadi bancakan para bandit yang tak kenal sence of crises itu?
Perlu kita catat, pembiaran perilaku para bandit itu jelas-jelas ikut memperparah kondisi perekonomian nasional. Maka, keterlambatan mengambil sikap sama artinya Presiden itu sendiri berandil terhadap postur keuangan negara yang loyo. Karena itu, Prabowo tak bisa lepas dari pertanggungjawaban moral dan hukum dari krisis nasional keuangan negara.
Sangat boleh jadi, Prabowo akan bersikap, “emang gue pikirin. Bertindak atau tidak, itu urusan gue”. Inilah tipe pemimpin tak bermoral. Minimal, tak bernurani. Terkategori juga tak memiliki sense of crises. Dalam terminilogi psikologi, ia tergolong pemimpin yang koppig (keras kepala). Karakter seperti ini akan mengantarkan dirinya menjadi sang diktator. Gejalanya pun sudah terlihat.
Lalu, apa sebenarnya yang membuatnya terlambat mengambil tindakan tegas teradap Ketua dan kedua wakil Badan Gizi Nasional (BGN) itu? Minimal ada empat faktor yang dapat kita tangkap di balik keterlambatan mencopotnya? Pertama, karakter keras kepalanya. Karakter ini membuat dirinya tak mau hiraukan gelombang kritik yang ada.
Kedua, faktor ambisi politik. Diyakini, keberlanjutan program MBG akan menentukan hasil politik untuk periode berikutnya. Atas nama dan atau untuk mewujudkan ambisi politiknya, program MBG harus dipertahankan, meski mendapat resistensi kuat dari masyarakat. Baginya, mempertahankan program MBG merupakan investasi politik hanya dengan modal kekuasaan. Tanpa harus keluarkan dana pribadinya.
Keberlanjutan MBG dinilai strategis untuk membangun persepsi politik di akar rumput. Kuantitas per hari akan sangat membekas citra positif untuk sang incumbent. Itulah sebabnya, demi wujudkan ambisi politik, MBG bagai program mutiara yang harus dirawat dan diprtahankan, apapun kontroversinya.
Ketiga, menghitung tingkat risiko politik. Kita tahu, Dadan antek Jokowi. Bisa dikatakan salah satu anak emasnya, tidak hanya secara politik, tapi juga sumber yang mendatangkan passive income. Konon – seperti yang diutarakan Dadan sendiri – dirinya telah mentransfer sekitar Rp 2 triliun kepada Jokowi. Dirinya punya bukti transferannya. Sebuah ocehan yang makes sense, meski tetap perlu dibuktikan di persidangan.
Yang perlu dicatat, hubungan “intim” Dadan – Jokowi memang harus dianalisis secara cermat kemungkinan terburuknya manakala diambil tindakan tegas. Dalam politik memang berlaku main catur. Satu langkah harus dihitung berbagai konsekuensinya.
Cara pandang seperti ini menggambarkan potret penegakan hukum bukan atas nama hukum atau demi hukum itu sendiri, tapi mendasarkan selera dan kepentingan sempit pribadinya. Maka, wajarlah tatanan hukum menjadi rusak. Dan tak bisa dipungkiri, hukum Indonesia saat ini sungguh rusak karena masuknya unsur politik sebagai faktor penimbang utama. Seolah politik menjadi pengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara.
Atau – sebagai hal keempat – Prabowo takut atau enggan ketika harus menyenggol elemen Jokowi. Rasa takut seperti ini menunjukkan jatidiri Prabowo yang memang underbow atau tetap dalam bayang-bayang Jokowi. Naif. Realitas ini menggiring opini liar publik yang sulit disanggah bahwa the real President of Indonesia memang Jokowi. Prabowo hanya pemain “stand in”. Ala maak… Super menyedihkan, sekaligus memalukan. Prabowo tak punya harga diri.
Sebuah renungan lebih jauh, apakah Prabowo menyadari “pagelaran wayang” ini? Hanya pemimpin stupid yang tak menyadari martabatnya selalu terinjak. Tampak gagah berdiri, tapi tak ubahnya kardus kosong berbentuk manusia.
Jika Prabowo tak rela dengan tudingan seperti itu, sudah saatnya dia bangkit melawan. Mumpung ada celah. Seperti kita ketahui, Jokowi sudah mulai safari politik. Arahnya jelas: mengantarkan Gibran menuju RI-1. Ini berarti, siap melawan perjalanan politik Prabowo dalam periode berikut. Sama artinya menjadi ancaman serius bagi ambisi politiknya.
Maka, demi harga diri dan ambisi, Prabowo harus lebih jauh mengambil tindakan tegas: seluruh elemen antek Jokowi sudah saatnya dibabat. Right now, not later. Tak boleh lagi terlambat. Harus kita garis-bawahi, keterlambatannya menunjukkan potret logika sesatnya. Memalukan jatidiri TNI yang berfikir cerdas, taktis-strategis.
Tasikmalaya, 6 Juni 2026
Penulis: Direktur Program DAKSINAPATI UI for STRATEGIC STUDIES CENTER
Posting Komentar untuk "PROBLEM BESAR MBG dan LOGIKA SESAT"