MENANTI AKSI REVOLUSIONER MERAH-PUTIH: AKAN HADIRKAH?

Oleh Agus Wahid

Sebagian elemen bangsa ini mentolelir: memberikan kesempatan Prabowo berkuasa, meski masih mengandung misteri angka perolehen suara dalam pilpres 2024 lalu. Di hadapan publik Indonesia dengan pidatonya yang sangat heroik saat kampanye pilpres 2024 lalu, Dia memohon, diberi kesempatan berkuasa. Ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat. Allah pun memberikan kesempatan. Setidaknya, secara de facto: menjadi Presiden RI ke delapan.

Lalu, terbuktikah janji politiknya? Memasuki tahun kedua kekuasaannya, kian decline kehancurannya. Problem ekonomi masih jauh dari harapan. Setidaknya, sisi moneter kian kacau. Salah satu indikatornya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian melemah. Sudah menembus Rp 18.000 per AS$ 1. Apakah harus menunggu Rp 25.000 bahkan lebih per dollar AS? 

Berkaca pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru, depresiasi mencapai Rp 17.600 menjadi faktor pendulum gerakan ketidakpercayaan publik yang kian meluas. Melemahnya rupiah menjadi penguat massa untuk bergerak secara massif. Memang, banyak faktor pendulum lainnya yang mendorong masivitas gerakan rakyat yang akhirnya membuat Orde Baru ended. 

Pertanyaannya, apakah masa Prabowo ini tak banyak faktor pendulum? Kita saksikan, persoalan utang luar negeri kian menaik. Saat Jokowi turun meninggalkan utang luar negeri (ULN) sebesar Rp 8.461,93 triliun (posisi per Agustus 2024). Sementara, sejak Prabowo dilantik, kini posisinya mencapai AS$ 433,4 miliar. Atau – dengan kurs Rp 16.999 per dollar AS – sama dengan Rp 7.366,37 triliun. 

Yang menarik untuk dicatat, sejumlah ULN yang dilakukan BUMN dan swasta dihandle pemerintah. Satu kasus yang nyata adalah kereta Whoosh yang sempat ramai karena Purbaya menolak membayarkan utang itu karena sudah ditekel Danantara.

Dan kini yang lagi ramai persoalan makan bergizi gratis (MBG). Berbagai elemen masyarakat sudah berteriak lantang. “MBG hanyalah proyek nasional yang hanya menjadi sarang korupsi”. Tapi, Prabowo terus mempertahankan program itu. Kini, teriakan masyarakat terbukti. Korupsi itu melibatkan berbagai elemen petinggi negara, dari unsur TNI, POLRI, politisi dan elemen “geng” Solo. Tingkat kerugian negara cukup fantastik. 

Dengan menghitung masa berlaku program MBG selama sekitar 18 bulan ini, terdapat pontensi kerugian negara kisaran Rp 500-an triliun. Sungguh edan. Bukan hanya tingkat penguapan anggaran negara, tapi para aktor yang terlibat “penggarongan” APBN secara kolosal. Sebuah penggarongan sistematis-terencana dan karenanya layak dihukum mati. Sebab, terjadi perampasan hak dari jutaan fakir miskin untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Pertanyaannya, apakah hukum bisa tegak di hadapan para penggarong itu? Yang pasti terjadi diskriminatif dan ketidakadilan. Tergantung nasibnya saja. Hal ini menambah potret buram penegakan hukum. Atas nama supremasi hukum, kiranya tidaklah berlebihan jika program MBG distop. Uji coba sebulan atau dua bulan dulu. Nanti, akan terlihat borok besarnya. Para pelaksana MBG akan semakin berteriak, karena dana yang telah dikeluarkan tak bisa dicairkan. 

Data faktual itu sebaiknya dijadikan landasan kebijakan: alihkan dana MBG dalam bentuk transfer ke setiap siswa, katakanlah Rp 250.000 per bulan/siswa. Kebijakan riil dan bermafaat. Mereduksi potensi korupsi. Sekaligus mempersempit jurang perbedaan sosial-ekonomi. Tidak memperkaya lapisan yang sudah kaya.

Yang kita saksikan, serangkaian reaksi publik tampak dibungkam. Ada arah kriminalisasi. At least, ancaman atau intimidasi secara hard power, atau pendekatan lain: soft power (mengkooptasi) dalam bentuk pemberian fasilitas, bahkan diberi posisi menteri. Kini, di tengah keterbatasan daya beli masyarakat, Pemerintah menaikkan harga Pertamax mencapai Rp 16.250 per liter, naik Rp 3.950 (32,1%). 

Memang, konsumen pertamax kalangan menengah ke atas. Namun, akan muncul strategi “bandit”. Pertlite terbatas di pasaran dengan alasan impor BBM terbatas, sehingga konsumen lapisan grass-root terpaksa beralih ke Pertamax. Persis yang dilakukan sebelumnya, saat Premium (RON 88) masih ada.

Pertanyaan berikutnya, apakah akan dibiarkan panorama kolonialisasi oleh anak bangsa sendiri? Hanya manusia dungu yang rela hidup dalam tekanan apapun. Atau – mengambil filosofi Jawa – disebutnya relo ing pandum. Jika falsafah ini yang dipakai, maka kebiadaban kolonialisasi akan semakin tak terkendali. Karena itu, hanya ada satu kata: revolusi.

Diksi kata “revolusi” sangat mudah untuk diucapkan. Tapi – in practicum – tak semudah itu. Diperlukan mental pejuang yang “paripurna”. Juga, perlu kerapatan barisan (shaf jamaah) dalam satu komando. Semantara itu, membagun shaf jamaah juga tak mudah. Bukan hanya seputar penyamaan persepsi dan tujuan, tapi sulit mencari kaum mujahid yang ikhlas. Murni untuk kebaikan dan kemanfaatan bangsa dan negara ke depan.

Lebih dari itu, anasir shaf jamaah harus memenuhi unsur angkatan pemilik bersenjata dan matra sipil. Tanpa sinergsitas kedua anasir itu nonsense. Setidaknya, kekuatan angkatan bersenjata telah terbangun kesepahaman  dengan lapisan sipil. Bentuknya – di satu – kaum bersenjata yang bertugas di lapangan tetap menyarungkan senjatanya saat kekuatan sipil merangsak. Di sisi lain, para elitis dari kalangan bersenjata tetap tak keluarkan perintah yang akan merugikan rakyat.

Mungkinkah itu? Sangat kecil. Inilah timing kalangan pemilik “baret merah” atau baret-baret lainnya yang masih sejati cinta Tanah Air, Mereka harus terpanggil untuk kibarkan gelora: saatnya Indonesia harus diselamatkan dari kaum bandit penghancur negara dan bangsa ini. Para kolonial “inlander” harus diakhiri kekuasaannya, right now, not later. 

Lalu, bagaimana dengan kaum “putih”? Barisan ini juga tak boleh diam. Mereka sebagai elemen patronis harus menunjukkan ghirah sucinya untuk menguatkan barisan sipil. Sinergisitas “merah-putih” akan menjadi energi besar dalam gelombang revolusi itu.

Kini, muncul pertanyaan yang jauh lebih substansial. Apakah gerakan revolusioner hanya melengserkan RI-1? Jika arahnya itu, maka revolusi hanya akan mengantarkan nasib bangsa dan negara jauh lebih hancur. Sangatlah mungkin, masa kehancurannya lebih dari dua periode. Asumsinya berangkat dari keberadaan RI-2 yang pasti akan mewujudkan obsesi politik dinasti. Untuk mempertahankannya, dinasti ini akan kembali berkomplot dengan kaum oligarki, domestik ataupun oversees of China.

Membaca topografi politik domestik itu, maka kita perlu merenung, apa guna melakukan revolusi parsial yang hanya menjadi tiket mulus “anak haram” konstitusi itu? Karena itu, kita perlu bersikap dan berfikir bijak: hold dulu nafsu revolusi itu. Tapi, secara bersamaan, harus intens melakukan komunikasi produktif-konstruktif terhadap orang nomor satu di negeri ini. Sampaikan nasehat politik bijaksana, tapi ada ritme “naik” jika dia memang tetap koppig (keras kepala). 

Satu hal yang harus digarisbawahi, membangun komunkasi produktif akan efektif jika dilandasi ketulusan. Bukan dalam rangka menggapai perhatian yang akan berujung fasilitas, sebagai menteri atau jatah lainnya. Jika vested interest ini yang akan dilakukan, maka langkah ini hanya mengantarkan diri untuk dikooptasi. Jika itu terjadi, justru tak akan pernah sampai misi memberikan nasehat bijak dan terbaiknya. 

Yang ideal adalah berhasil membangun kedekatan tapi tetap independen. Ia berada di luar sistem. Dengan demikian, ia akan bisa leluasa menyampaikan catatan kritisnya. Dan modal kedekatan yang telah terbangun itu berpotensi menjadi perhatian tersediri. Inilah secercah harapan. Kita bisa mengenang ulama besar, ahli hadits, Ahmad ibn Hajar al-Kinani al-Asqalani al-Mishri. “Sekeras-keras batu, ketika air menetesinya terus menerus, akan terlubang juga batu itu”. 

Semoga, manusia koppig itu juga mendapat kesadaran baru, meski setelah negeri ini sudah berpuing-puing tingkat kehancurannya. Tampaknya, inilah nasib bangsa dan negeri ini. Tapi, akan muncul alam bawah sadar yang mengantarkan kesadaran itu. That`s we hope. Jika tidak, sunnatullah yang berbicara lain. Bantuknya? Allah yang akan kasih unjuk. Yang tak mungkin terjadi hari ini, menjadi mungkin. Who knows. Wallaahu `alam.

Bekasi, 11 Juni 2026
Penulis: Direktur Program KAJIAN STRATEGIS DAKSINAPATI UI

Berbagi :